Nama : Siva Ruvi Anggara
Nimko : 1215240037
Prodi : Hukum Pidana Islam
Kampus : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna
ARTIKEL ILMIAH POPULER
PRAKTEK KENEGARAAN DALAM PERKEMBANGAN FIQH SIYASAH PERIODE KLASIK
Oleh: Siva Ruvi Anggara
Ketika membahas hubungan antara Islam dan negara, kita tidak bisa melepaskannya dari sejarah praktik kenegaraan pada masa awal Islam. Pada periode klasik, praktik pemerintahan yang dijalankan umat Islam tidak hanya membentuk struktur kekuasaan, tetapi juga melahirkan kerangka pemikiran hukum politik yang dikenal sebagai fiqh siyasah. Fiqh siyasah tidak hadir sebagai konsep teoritis yang lahir di ruang akademik semata, melainkan sebagai respons atas dinamika kekuasaan, konflik politik, dan kebutuhan mengatur kehidupan bersama. Tema praktik kenegaraan dalam perkembangan fiqh siyasah periode klasik menjadi menarik karena memperlihatkan bagaimana hukum politik Islam tumbuh dari realitas. Para ulama dan pemikir politik Islam merumuskan prinsip-prinsip fiqh siyasah berdasarkan pengalaman konkret penyelenggaraan negara, mulai dari masa Nabi Muhammad hingga pemerintahan dinasti. Dengan memahami praktik kenegaraan ini, kita dapat melihat bahwa fiqh siyasah sejak awal bersifat kontekstual dan adaptif.
Pada masa Nabi Muhammad, praktik kenegaraan Islam dibangun di atas fondasi moral dan keadilan. Kepemimpinan Nabi tidak hanya berfungsi sebagai otoritas politik, tetapi juga sebagai teladan etis dalam mengelola kekuasaan. Negara dipahami sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban, dan mewujudkan kemaslahatan bersama. Pola pemerintahan ini menjadi titik awal lahirnya prinsip-prinsip politik Islam yang kemudian dikembangkan dalam fiqh siyasah. Setelah wafatnya Nabi, praktik kenegaraan Islam memasuki fase baru pada masa Khulafaur Rasyidin. Tidak adanya sistem baku dalam pengangkatan pemimpin menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang fleksibilitas dalam urusan politik. Beragam mekanisme pemilihan khalifah mencerminkan upaya umat Islam menyesuaikan prinsip musyawarah dan keadilan dengan situasi sosial yang dihadapi. Dalam praktiknya, para khalifah memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan hak istimewa. Sikap terbuka terhadap kritik dan penegakan hukum yang relatif egaliter menjadi ciri penting pemerintahan pada masa ini.
Perubahan signifikan terjadi ketika pemerintahan Islam memasuki era dinasti. Sistem kekuasaan yang bersifat turun-temurun dan semakin terpusat membawa tantangan baru dalam praktik kenegaraan. Kekuasaan yang sebelumnya bersifat kolektif dan partisipatif cenderung bergeser menjadi lebih otoriter. Realitas ini memunculkan berbagai persoalan politik yang menuntut respons dari para ulama. Dalam konteks inilah fiqh siyasah klasik berkembang secara lebih sistematis sebagai upaya mengarahkan dan mengoreksi praktik kekuasaan yang menyimpang dari nilai keadilan. Fiqh siyasah periode klasik kemudian berfungsi sebagai panduan normatif bagi penyelenggaraan negara. Para ulama tidak menuntut bentuk pemerintahan yang sepenuhnya ideal, melainkan menekankan pentingnya menjaga stabilitas, keamanan, dan kemaslahatan umat. Pendekatan realistis ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah tidak dimaksudkan untuk melegitimasi kekuasaan secara mutlak, tetapi untuk membatasi dan mengarahkan kekuasaan agar tetap berada dalam koridor etika Islam.
Dalam Pandangan Al-Farabi turut memperkaya pemahaman tentang praktik kenegaraan klasik. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan manusia, bukan sekadar alat mempertahankan kekuasaan. Menurutnya, kualitas negara sangat ditentukan oleh kualitas pemimpinnya. Pemimpin yang adil, berilmu, dan bermoral akan melahirkan praktik kenegaraan yang sehat, sedangkan penyimpangan moral penguasa berpotensi merusak tatanan negara. Gagasan ini sejalan dengan semangat fiqh siyasah klasik yang menempatkan etika dan kemaslahatan sebagai tujuan utama politik. Praktik kenegaraan dalam periode klasik memiliki peran penting dalam membentuk dan mengembangkan fiqh siyasah. Dari masa Nabi hingga era dinasti, pengalaman konkret penyelenggaraan negara menjadi sumber utama lahirnya prinsip-prinsip hukum politik Islam.
Fiqh siyasah tumbuh sebagai hasil dialog antara idealitas ajaran Islam dan realitas kekuasaan yang terus berubah. Melalui pemikiran para ulama dan tokoh seperti Al-Farabi, fiqh siyasah klasik tampil bukan hanya sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai refleksi etis tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Pemahaman ini memberikan pelajaran berharga bahwa sejak awal, politik dalam Islam diarahkan untuk menjaga keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat nilai-nilai yang tetap relevan untuk direnungkan dalam konteks kenegaraan masa kini.
(Sumber: Ahwadzy, M. A. (2025). Fiqh siyasah: Konsep, sejarah, dan dinamika perkembangannya.)